Publication – FARDALAW :: Farianto & Darmanto Law Firm

by adminfardalaw17 February 2020 Publication0 comments

Buku Hubungan Kerja dalam Perspektif Keadilan Sosial

by adminfardalaw29 January 2020 Publication0 comments

Buku Himpunan Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara PHI tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum

by adminfardalaw29 January 2020 Publication0 comments

Buku Himpunan Artikel Ketenagakerjaan

by Admin Website29 January 2020 Publication0 comments

Buku Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja (Hubungan Kerja, Kemitraan & Keagenan)

by adminfardalaw17 December 2019 Publication0 comments

Advokat dari Fardalaw, Willy Farianto, Menjalani Seleksi Wawancara Calon Hakim ad hoc MA di KY

Jakarta (Komisi Yudisial) – Calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung (MA) kedua yang diwawancara pada Senin (18/11) adalah Advokat dari Farianto & Darmanto Law Firm Willy Farianto,yang merupakan perwakilan APINDO.

Dalam menafsirkan UU Ketenagakerjaan, tidak boleh menggunakan penafsiran gramatikal. Willy menyatakan hal demikian karena jika ditelaah dalam UU Ketenagakerjaan, tidak satu pun pasal yang berbunyi melindungi pengusaha. Adapun hanya satu ketentuan, yakni melindungi dunia usaha. Padahal ada banyak pasal yang melindungi pengusaha. Tidak tepat dikatakan UU Ketenagakerjaan tidak melindungi pengusaha, karena dibentuk tentunya untuk kedua subjek, pengusaha dan tenaga kerja.

“Jika bicara secara hukum, saya tidak tahu mengapa perlindungan pengusaha diatur secara gramatikal, karena kembali lagi ke politik hukum. Misalnya ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan tersebut jelas melindungi pengusaha karena pengusaha tiap detik, menit, pengusaha bisa melakukan PHK. Walaupun demikian, seyogianya hal tersebut tidak gampang dilakukan, karena persoalan PHK juga beban di perusahaan,” ujar Willy.

Dalam kesempatan tersebut, Willy juga mengkritik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dirasakan kurang memiliki rasa keadilan, malah banyak digantikan oleh Surat Edaran MA (SEMA). Padahal dari hierarki, harusnya Putusan MK implementasinya lebih kuat dibandingkan SEMA. Masyarakat lebih suka dengan SEMA. Contoh tentang upah proses. Putusan MK mengharuskan pembayaran upah proses setelah putusan inkracht, namun SEMA memutuskan upah proses diberikan maksimal selama enam bulan tanpa menunggu putusan inkracht. MA menurut Willy lebih mengakomodir keadilan dalam masyarakat.

“Saya datang ke MA karena ingin mengakomodir kearifan masyarakat. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan hukum di masa depan, misalnya revolusi industri 4.0. Misalnya saat ini dunia usaha sedang berlomba-lomba membuat hubungan kemitraan. Benarkah demikian? Sebenarnya ini hubungan kemitraan atau hubungan kerja?” kata Willy.

Pernyataan tersebut dilanjutkan dengan pertanyaan oleh panelis, hubungan dalam transportasi online apakah berbentuk kemitraan atau hubungan buruh pengusaha? Willy menjawab bahwa hal tersebut menarik ditelusuri, hingga menjadi bahan disertasi Willy. Dalam satu merek tarnspotasi online, ada lima pihak. Pemilik merek di aplikasi, pengiriman barang, pembayaran nontunai, merek yang listing, dan pengemudi. Masing-masing pihak memiliki tugas dan wewenang masing-masing, jadi polanya adalah pembagian tugas.

“Saya lihat ini benar kemitraan, tapi tidak berimbang. Pengemudi posisinya paling lemah. Misalnya pengemudi mobil, mayoritas mereka sewa atau cicil. Sehingga ada keharusan bekerja ekstra untuk membayar, sehingga posisinya paling lemah. Jika dilihat dari segi hukum, iya ini kemitraan, karena unsur menerima upah tidak terpenuhi,” jelas Willy. (KY/Noer/Festy)

Sumber : Calon Hakim ad hoc Hubungan Indutrial pada MA Willy Farianto: Transportasi Online Hubungan Kemitraan yang Tidak Berimbang

by adminfardalaw17 December 2019 Publication0 comments

KY Usulkan Dua Calon Hakim Ad Hoc

KY Usulkan Dua Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung kepada DPR

Sumber : KY Usulkan Dua Calon Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung kepada DPR

by adminfardalaw14 January 2019 Publication0 comments

Akhir dari Problem Upah Proses dan Penerapan Kesalahan Berat Pasca Putusan MK

Oleh : Willy Farianto & Annisa Fathima Zahra

Tulisan ini masih berkaitan dengan persoalan penerapan kesalahan berat pasca putusan MK[1] dan juga persoalan upah proses pasca putusan MK[2] yang pernah dipublikasikan tahun 2012 dan 2011 di hukumonline.

Kedua artikel tersebut menarik untuk diulas kembali pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA No. 3 Tahun 2015). Pada Butir B mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 Perdata khusus disinggung mengenai kesalahan berat dan upah proses dalam Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

(more…)

by adminfardalaw14 January 2019 Publication0 comments

Penerapan PHK karena Kesalahan Berat Pasca Putusan MK

Oleh : Willy Farianto

Sudah saatnya untuk menyamakan persepsi bahwa melakukan proses pidana terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat harus ditafsirkan sebagai hak pengusaha. Pada awal diundangkannya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), salah satu alasan Pemutusan Hubungan Kerja adalah, karena “kesalahan berat”, yang diatur dalam ketentuan Pasal 158.

(more…)

by adminfardalaw4 November 2018 Publication0 comments

Problem Hukum Upah Proses Pasca Putusan MK

Oleh : Willy Farianto

Putusan MK yang menyatakan upah proses dalam masa skorsing harus dibayarkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dianggap tidak adil dan memberatkan pengusaha.

(more…)

by adminfardalaw4 November 2018 Publication0 comments

Pergeseran Hubungan Kerja

Oleh : Annisa Fathima Zahra, Lorita Fadianty, Willy Farianto, Darmanto

Abstrak

Hubungan kerja adalah hubungan antara satu pengusaha dengan satu pekerja, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam perkembangan, praktik di dunia usaha telah menggeser definisi hubungan kerja tersebut menjadi antara banyak pengusaha dengan satu pekerja. (more…)