Fardalaw Insight ㅡ Problem Implementasi Perselisihan Kepentingan

Perselisihan kepentingan diartikan oleh Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (‘UU PPHI’) sebagai perselisihan yang disebabkan akibat gagalnya perundingan Perjanjian Kerja Bersama (‘PKB’).  Menjadi menarik ketika pengertian normatif perselisihan kepentingan ditafsirkan secara harfiah dalam implementasinya. Misalnya, dalam kasus karyawan...Read More

HUT Ke-14 Farianto & Darmanto Law Firm

Tepat pada 21 Mei 2021, Farianto & Darmanto Law Firm (Fardalaw) merayakan hari jadinya yang ke-14. Bertempat di Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention, perayaan hari jadi ini dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan oleh semua pesertanya.Dalam kesempatan kali ini, Fardalaw turut mengundang mantan karyawannya, karena berkat mereka jugalah Fardalaw bisa...Read More

Merayakan Bulan Suci Mengeratkan Tali Silaturahmi

Bertempat di Penang Bistro Jakarta Selatan, Fardalaw menyelenggarakan Kembali tradisinya yaitu Buka Puasa Bersama yang sempat terhenti pada tahun 2020 kemarin. Dengan tujuan untuk mengeratkan tali silaturahmi, Fardalaw turut mengundang konsultan-konsultannya di berbagai bidang.Fardalaw melaksanakan kegiatan Buka Puasa Bersama ini dengan menerapkan protokol Kesehatan. Karyawan dan...Read More

Fardalaw Youtube Series #01

Cara Praktis Memahami Hukum KetenagakerjaanRead More

UU Cipta Kerja Tidak Berlaku Bagi Pekerja yang Punya PKB

MURIANEWS, Kudus – UU Cipta Kerja dinilai tidak akan berlaku bagi pengusaha dan pekerja yang memiliki perjanjian kerja bersama (PKB) atau peraturan perusahaan (PP).Hal tersebut dikatakan oleh Interviewees dari Fardalaw Office Jakarta, Dr. Willy Farianto, dalam diskusi public kupas tuntas UU Omnibuslaw di Universitas Muria Kudus (UMK) pada Jumat (23/10/2020).“Dalam UU Cipta Kerja,...Read More

Omnibus Law Disebut Tak Menghapus Kaidah Otonom Ketenagakerjaan

MURIANEWS, Kudus – Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja disebut bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Keberadaan UU Cipta Kerja juga dianggap tak menghapus kaidah otonom ketenagakerjaan.Hal itu disampaikan Interviewees dari Fardalaw Office Jakarta, Dr. Willy Farianto dalam diskusi publik kupas tuntas UU Omnibuslaw di Gedung Rektorat...Read More