Perselisihan kepentingan diartikan\noleh Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan\nIndustrial (\u2018UU PPHI\u2019) sebagai perselisihan yang disebabkan akibat gagalnya\nperundingan Perjanjian Kerja Bersama (\u2018PKB\u2019). <\/p>\n\n\n\n
Menjadi menarik ketika pengertian\nnormatif perselisihan kepentingan ditafsirkan secara harfiah dalam\nimplementasinya. Misalnya, dalam kasus karyawan indirect <\/em>(outsourcing<\/em>)\nyang menuntut menjadi karyawan pemberi kerja, pekerja kerap memahami\nperselisihan tersebut sebagai perselisihan kepentingan. Alasan pekerja mengkategorikan\nsebagai perselisihan kepentingan karena merasa memiliki kepentingan menjadi\nkaryawan pemberi kerja, sehingga menjadi punya kepentingan untuk mempersoalkan\npermasalahannya. Alasan ini terkesan\nsangat sekenanya dan keluar dari pengertian perselisihan kepentingan di dalam\nUU PPHI. Ironisnya, terkadang kekeliruan dalam memahami perselisihan\nkepentingan ini juga diamini oleh instansi ketenagakerjaan itu sendiri. <\/p>\n\n\n\n Contoh lainnya terdapat dalam\nkasus karyawan yang menolak mutasi dan kemudian dianggap mangkir karena tidak\nmau bekerja di posisi barunya. Karyawan tersebut merasa memiliki kepentingan\nuntuk menolak jabatan\/posisi yang baru dan menuntut perusahaan dengan dalih\nadanya perselisihan kepentingan. Kasus seperti ini menjadi contoh betapa\nmudahnya individual atau pihak dalam perselisihan mengkualifikasikan jenis\nperselisihan hubungan industrial, tanpa mendasarkan pada norma. Persoalan\ntafsir atas perselisihan hubungan industrial yang muncul dari instansi\nketenagakerjaan atau para pihak yang berperkara merupakan bukti adanya persoalan\ndalam tataran implementasi dari norma hukum. <\/p>\n\n\n\n Perbedaan perselisihan\nkepentingan dan perselisihan hak<\/strong><\/p>\n\n\n\n UU PPHI telah mendefinisikan secara jelas mengenai perselisihan kepentingan, bahwa terdapat perbedaan fundamental antara perselisihan hak dan kepentingan. Dimana perselisihan hak adalah tidak dipenuhinya hak akibat perbedaan penerapan atau penafsiran ketentuan PKB, sedangkan perselisihan kepentingan adalah perselisihan mengenai pembuatan dan\/atau perubahan syarat kerja di dalam PKB. Secara sederhana perselisihan kepentingan adalah perselisihan ketika sesuatu yang mau diatur belum ada aturannya. Pengusaha dan serikat pekerja tidak mencapai suatu kesepakatan pada saat perundingan PKB, inilah yang dimaksud perselisihan kepentingan oleh UU PPHI.<\/p>\n\n\n\n Adapun perselisihan hak, maka haknya\nsudah diatur di dalam undang-undang, perjanjian kerja bersama, peraturan\nperusahaan, atau perjanjian kerja. Namun implementasinya yang kemudian dianggap\ntidak sesuai. Jadi dua perbedaan yang paling mendasar adalah, di perselisihan\nkepentingan perselisihan akibat gagal berunding untuk mendapatkan sesuatu yang\nbisa disepakati, misalnya hak, syarat kerja atau lainnya. Sedangkan\nperselisihan hak itu sendiri aturannya sudah ada, namun pelaksanaannya yang\ntidak sesuai atau menimbulkan perbedaan. <\/p>\n\n\n\n Apa konsekuensinya?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pemahaman awal terhadap norma yang terkandung di dalam UU PPHI menjadi sangat penting karena akan menimbulkan konsekuensi hukum nantinya. UU PPHI membatasi permohonan kasasi hanya bisa diajukan untuk perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja (\u2018PHK\u2019), sehingga untuk perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja menjadi final dan mengikat di tingkat pengadilan hubungan industrial. <\/p>\n\n\n\n Persoalan timbul ketika terdapat perselisihan hak yang dikonstruksikan menjadi perselisihan kepentingan. Hal ini tentu menjadi masalah dalam implementasi karena salah satu pihak yang tidak puas dengan putusan akan kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum kasasi. Sehingga perlu ada suatu toleransi setidaknya dari Mahkamah Agung dalam menerima permohonan kasasi yang diajukan para pihak, dalam hal ternyata perselisihan hak itu justru oleh majelis hakim dikonstruksikan sebagai perselisihan kepentingan. Artinya, secara objektif perlu diakomodir upaya untuk mengajukan kasasi terhadap perselisihan kepentingan yang substansinya merupakan perselisihan hak. <\/p>\n\n\n\n Dalam tataran norma sudah jelas, tidak ada yang salah bahwa perselisihan kepentingan maupun antar serikat pekerja tidak bisa dilakukan upaya hukum kasasi, bahwa perselisihan PHK dan hak tidak bisa diajukan peninjauan kembali, hanya saja dalam tataran implementasi terdapat persoalan. Norma UU PPHI juga dipertegas dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (\u2018SEMA\u2019) No. 3 tahun 2018, bahwa putusan PHI mengenai perselisihan kepentingan adalah final and binding.<\/em> <\/p>\n\n\n\n Perlu ada suatu diskresi paling tidak dari pengadilan hubungan industrial untuk menerima permohonan kasasi dan mengirimkan berkas ke Mahkamah Agung, dalam hal nyata-nyata ada kondisi dimana perselisihan hak dikonstruksikan sebagai perselisihan kepentingan. Konstruksi yang keliru ini dapat terlihat dari awal proses mediasi apakah sudah jelas perselisihan hak dan juga pada tingkat PHI apakah terdapat perdebatan substansi perkara merupakan perselisihan hak atau kepentingan. Tentunya ketika penerapan hukum hakim tingkat pertama di pengadilan hubungan industrial dipersoalkan, maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung secara bijak harus menerima dan memeriksa kembali apakah benar suatu perselisihan merupakan perselisihan kepentingan atau perselisihan hak yang sengaja dikonstruksikan sebagai perselisihan kepentingan untuk merugikan salah satu pihak. Kesalahan konstruksi perselisihan kepentingan berakibat pada pihak lain yang menjadi kehilangan untuk mengajukan upaya permohonan kasasi. Dengan kata lain, dalam tataran implementasi ada oknum yang menyelundupkan hukumnya dengan cara menggeser pengertian dari perselisihan hak menjadi perselisihan kepentingan.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n